SUBANG, WJ GROUP _ Rencana kenaikan tarif pelayanan bagi pasien yang dirawat di RSUD Subang dan tarif konsumen PDAM, akan membebani ekonomi rakyat dalam kondisi akibat pandemic Covid – 19 saat ini.
Para penguasa di Subang dirasa dan dinilai tidak memliki empati dan dianggap sangt tidak berpihak kepada rakyat kecil menjadi topic perbincangan serius para aktivis dikatakan Ketua DPD Seknas Jokowi Andi L Hakim kepada WARTAJABAR.ONLINE di Subang, Senin (13/7/2020).
Isu akan dinaikannya tarif pelayanan di RSUD Subang, “sungguh membebani pasien kita ketahui akibat dampak covid perekonomian warga melemah secara otomatis jangankan untuk menanggung beban biaya rumah sakit untuk makan saja susah”, ujar Andi
Menurut Andi, kalau memang Pemda Subang menginginkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah atau naik sebaiknya usahakan jangan sampai membebani warga, masih banyak cara lain seperti naikin PAD dari bisnis warung makan, tempat wisata juga perusahaan yang berada diwilayah Subang.
“Saya menolak keras jika hal itu terjadi, perlu diketahui saat ini warga dibuat pusing dengan naiknya harga listrik dari PLN. Dan juga harga tariff air PDAM”.
Rencana dinaikinnya tarif pelayanan harusnya pihak pemerintah sidak ke RSUD, apakah pelayanan rumah sakit kepada pasien sudah maksimal ?, jangan “tutup mata”.
Ketika ada pengaduan dan keluhan pasien karena pelayanan yang tidak maksimal harusnya nilai dulu bagaimana pelayan di RSUD hasilnya memuaskan tidak, selanjutnya bahas tentang kenaikan tarif pelayanan tapi itupun jangan dibahas disaat kondisi ekonomi akibat dampak covid -19 seperti sekarang. Tegas Ketua DPD Seknas Jokowi
“Warga sedang susah malah dibikin susah, coba bupati agar menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan yang langsung berurusan dengan warga karena bapak dipilih oleh warga”, Ujarnya. (*Novi – WARTAJABAR.ONLINE)
