Wartajabar.online || Bandung – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bandung dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi penting, yakni Mapolresta Bandung dan Gedung DPRD Kabupaten Bandung, pada Senin (1/9/2025) besok. Rencana aksi tersebut telah memicu kesiapsiagaan penuh dari aparat keamanan gabungan TNI dan Polri.
Foto: Aliansi Mahasiswa melalui pesan Whatsapp edar Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 1 September 2025. (Whatsapp PMII Minggu, 31/9/2025)
Diperkirakan sebanyak 300 orang massa aksi akan turun ke jalan. Mereka akan memusatkan aksi di dua titik, yakni di depan Mapolresta Bandung, Jalan Bhayangkara, Desa Soreang, dan di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Jalan Soreang, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang.
Surat pemberitahuan rencana aksi ditandatangani oleh Ketua Cabang PMII Kabupaten Bandung, Taufikurrahman, dan Sekretaris D. Abdul Hamid A. Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Polresta Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung sebagai permohonan izin penyampaian pendapat di muka umum. Informasi mengenai surat tersebut juga telah menyebar luas di berbagai grup WhatsApp sejak Sabtu (30/8/2025).
Gedung DPRD Dijaga Ketat Sejak Sabtu Malam
Menanggapi rencana aksi ini, pengamanan di kawasan Gedung DPRD Kabupaten Bandung sudah ditingkatkan sejak Sabtu malam. Aparat Satpol PP dengan kekuatan sekitar 30 personel disiagakan lengkap dengan kendaraan operasional.
“Bahkan sejak awal, seluruh komplek Pemkab Bandung diperintahkan untuk dijaga ketat. Mulai dari gerbang utama hingga ke Gedung DPRD. Kami berjaga-jaga sejak malam kemarin,” ujar salah satu petugas keamanan DPRD yang ditemui wartawan pada Minggu (31/8/2025).
Pihak kepolisian juga telah melakukan pengamanan ketat di sekitar titik aksi. Seorang anggota polisi yang berjaga di lokasi menyebutkan bahwa pengamanan dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung, termasuk kawat berduri, untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
“Kami siaga penuh sejak pagi tadi. Semua sesuai prosedur standar operasional (SOP). Kami juga mengantisipasi kemungkinan aksi ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Polda Jabar: Belum Ada Izin Resmi, Tapi Tetap Siaga
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, melalui Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Rudi, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada surat izin resmi terkait aksi unjuk rasa tersebut, meski selebaran dan flyer aksi telah beredar luas di media sosial.
“Kalau informasi yang kami terima memang ada rencana aksi, tapi secara resmi belum ada permohonan izin. Kami tetap berkewajiban untuk mengamankan kegiatan masyarakat yang menyampaikan pendapat sesuai aturan,” kata Rudi di Gedung Sate, Bandung, Minggu (31/8/2025).
Meski belum ada izin resmi, Polda Jabar bersama unsur Forkopimda dan TNI tetap melakukan langkah-langkah antisipasi. Pengamanan tidak hanya difokuskan di lokasi aksi, tapi juga menyasar aset negara, fasilitas umum, dan lingkungan sekolah.
“Semua menjadi objek pengamanan kita bersama. Kami akan kawal semuanya secara maksimal,” ujar Rudi.
TNI Siaga Penuh, Pangdam: Diminta atau Tidak, Kami Siap
Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, menegaskan bahwa seluruh jajarannya telah disiagakan penuh untuk mendukung tugas pengamanan yang dilakukan kepolisian.
“Dari pimpinan pusat, Panglima TNI dan kepala staf sudah menginstruksikan kepada kami untuk siaga penuh. Seluruh satuan sudah disiapkan, diminta maupun tidak diminta,” tegas Kosasih.
Ia menambahkan, pengamanan akan mencakup seluruh objek vital negara, termasuk Markas Polda Jabar.
“Enggak usah khawatir, kami akan jaga seluruh instansi penting, baik nasional maupun provinsi,” ujarnya.
Imbauan untuk Masyarakat
Pantauan di lapangan menunjukkan aparat terus berkoordinasi intensif dengan TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Imbauan juga telah disebarluaskan kepada masyarakat agar menghindari kawasan Soreang dan sekitarnya pada waktu aksi berlangsung, untuk mencegah kemacetan dan hal-hal yang tidak diinginkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PMII mengenai daftar tuntutan yang akan dibawa dalam aksi. Namun, isu-isu yang diangkat diperkirakan berkaitan dengan penegakan hukum, transparansi pemerintahan, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung secara umum.
(*Fjr)
