Bandung – Selasa, 14 Oktober 2025
Wartajabar.online || BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., menegaskan bahwa pemerataan bantuan sosial merupakan indikator utama keberhasilan program pemerintah. Ia menyoroti pentingnya akurasi data penerima manfaat agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang berhak.
Pernyataan tersebut disampaikan Acep saat melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Senin (6/10/2025).
“Standar pelayanan dasar itu ukurannya sederhana: apakah bantuan pemerintah sudah tepat sasaran? Hari ini kita cek langsung di lapangan, keluhan utamanya masih seputar data,” ujar Acep Jamaludin.
Data Tidak Mutakhir, Banyak Warga Terlewat
Menurut Acep, data penerima bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih banyak yang belum diperbarui. Akibatnya, warga yang memenuhi syarat justru tidak terdaftar, sementara yang sudah tidak layak masih tercantum sebagai penerima.
“Data penerima PIP, Rutilahu, dan BPJS PBI harus terus-menerus divalidasi dan diverifikasi. Jangan sampai ada hak warga yang hilang karena kelalaian administrasi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola data harus menjadi komitmen serius pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, agar pemerataan bantuan benar-benar terwujud dan tidak sekadar menjadi jargon.
Fungsi Pengawasan DPRD: Pastikan Anggaran Terealisasi
Acep juga menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui digunakan sebagaimana mestinya dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami di DPRD tidak hanya menyetujui anggaran, tetapi juga wajib mengawasi pelaksanaannya. Aspirasi dan fakta yang kami temukan di Cimahi hari ini, akan kami bawa sebagai catatan evaluasi agar penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya bisa lebih baik,” pungkas Acep.
DPRD Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah demi memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah provinsi.
—
Liputan : Rommel
Editor : Redaktur
