Bandung – Rabu, 22 Oktober 2025
Bandung-Wartajabar.online | Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, dalam rangka pemantauan dan evaluasi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selasa (15/10/2025)
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan optimal serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang pariwisata dan pengairan.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Jabar meninjau langsung kondisi fisik Waduk Darma, fasilitas pendukung, serta proses pengelolaan yang dilakukan oleh pihak terkait. Mereka juga berdialog dengan perwakilan pemerintah daerah, pengelola waduk, guna memperoleh masukan terkait pemanfaatan dan pemeliharaan aset.
Sekretaris Komisi I H.Memo Hermawan membenarkan bahwa Komisi I telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan meninjau kondisi terkini Waduk Darma yang merupakan aset milik pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Ya, Komisi I telah melakukan kunjungan kerja ke Waduk Darma-Kuningan untuk memastikan bahwa aset milik Pemprov Jabar tersebut dikelola secara profesional, memberikan nilai tambah ekonomi, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Memo Hermawan saat dimintai tanggapannya terkait hasil kunker Komisi I ke Waduk Darma, baru-baru ini.
Kunjungan kerja Komisi I ke Waduk Darma juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aset-aset strategis milik Pemerintah Provinsi.
Lebih lanjut politisi senior PDIP Jabar ini mengatakan, DPRD Jabar akan mendorong Waduk Darma tidak hanya sebagai pengendali banjir, sumber irigasi pertanian, penyedia air bersih, pembangkit listrik mikrohidro dan pusat perikanan darat.
Selain itu, waduk ini juga dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu yang menyediakan berbagai fasilitas rekreasi dan olahraga sehingga menjadi daya tarik wisatawan dan juga keberadaan Waduk Darma dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Melalui kunjungan ini, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pengelola waduk dapat semakin erat, sehingga pengelolaan aset daerah dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan serta perekomonian masyarakat local menjadi tumbuh dan sejahtera. (Rommel)
