BANJAR-WARTAJABAR.ONLINE | Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah persoalan di SMKN 2 Kota Banjar, terutama terkait ketidaksesuaian antara bantuan dari pemerintah dengan kebutuhan riil sekolah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar untuk meninjau kondisi SMK Pusat Unggulan (PU), Senin (12/1/2026).
Aceng menyoroti adanya ketidaksinkronan data yang berdampak pada distribusi bantuan.
“Yang paling pokok adalah adanya ketidaksesuaian kebutuhan. Apa yang diberikan oleh dinas atau kementerian terkadang tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah. Ke depan, data harus valid dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan distribusi bantuan,” tegasnya.
Selain itu, Komisi V juga menyoroti tingginya beban operasional SMK yang tidak sebanding dengan anggaran yang diterima.
“Pengeluaran SMK cukup besar. Dana yang ada belum mampu menutupi kebutuhan baju praktik dan bahan praktik siswa. Ini menjadi kendala serius bagi sekolah kejuruan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dana BOS maupun BOP saat ini belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan siswa, khususnya kegiatan praktik. Di sisi lain, SMKN 2 Banjar juga masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, seperti kekurangan ruang kelas dan tenaga pengajar untuk mendukung kurikulum Pusat Unggulan.
Aceng berharap adanya perbaikan pola komunikasi dan sinergi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD, dan pihak sekolah.
“Kami berharap ke depan terjalin komunikasi yang lebih baik agar setiap permasalahan pendidikan, khususnya di SMK Pusat Unggulan, bisa segera diatasi secara tepat sasaran,” pungkasnya. (Rommel)
