Kota Cimahi, 9 Februari 2026
KOTA CIMAHI-WJ Online | Wali Kota Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran akibat penyesuaian dana transfer tidak akan menghambat pembangunan daerah. Program yang berdampak langsung bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Menurut Ngatiyana, keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah melakukan efisiensi pada program-program internal yang dinilai kurang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami melakukan efisiensi terhadap program internal yang dinilai kurang memberikan outcome. Program yang tidak berdampak langsung akan dikurangi, sementara program prioritas tetap berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Efisiensi diterapkan pada sejumlah kegiatan internal, seperti perjalanan dinas luar daerah, anggaran makan minum rapat, hingga penggunaan alat tulis kantor (ATK). Perjalanan dinas ke luar daerah dikurangi dan hanya diikuti perwakilan terbatas jika ada undangan resmi.
Selain itu, rapat internal kini lebih sederhana dengan memanfaatkan teknologi digital serta mendorong pegawai membawa perlengkapan pribadi, seperti tumbler, untuk menekan pengeluaran operasional. Namun, pelayanan terhadap tamu dari luar daerah tetap dilakukan secara layak.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Mardi Santoso, menyampaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2026 ditetapkan sebesar Rp65,5 miliar.
Ia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui berbagai strategi, termasuk pemberian insentif pembayaran pajak bagi masyarakat.
Program keringanan PBB tahun 2026 antara lain pembebasan atau diskon hingga 100 persen untuk ketetapan pajak sampai Rp100.000. Sementara itu, ketetapan di atas nilai tersebut memperoleh diskon 10 persen untuk pembayaran Januari–April 2026 dan diskon 5 persen untuk pembayaran pada Mei 2026.
Selain itu, keringanan PBB bagi pensiunan dan veteran yang telah memperoleh persetujuan pengurangan pajak sebelumnya tetap berlaku otomatis pada tahun 2026. (Fadjar)
