Keberhasilan KPK mengungkap berbagai kasus korupsi di tanah air, sekaligus menangkap dan mengkerangkeng para pelakukanya, pantas untuk mendapatkan acungan jempol. Meski masih banyak yang meragukan. Mengingat terbatasnya jumlah personel anggota KPK, dari sekian banyak yang sudah di proses hukum, tidak menutup kemungkinan masih sangat banyak lagi yang belum terungkap. Bahkan tidak membuat yang lainnya menjadi jera.
Terbukti dengan semakin maraknya terjadi perdagangan proyek pemerintah yang diperjual belikan oleh oknum pejabat tertentu kepada para okum kontraktor dengan pasaran sekitar 5 hingga 10 %, bahkan ada yang sampai 15 %.
Terutama pada proyek proyek penunjukkan tanpa tender, termasuk dengan apa yang dikenal dengan istilah proyek aspirasi. Yang sebagian besarnya, banyak terjadi di lingkungan legislatif dan juga di lingkungan eksekutif.
Baik yang dikenal dengan sebutan proyek aspirasi para oknum anggota dewan, maupun pun yang menjadi kekuasaan dari pihak oknum pejabat eksekutif tertentu, yang memiliki kewenangan dalam hal ini.
Salah satu buktinya, terlihat dari banyaknya pengerjaan infrastruktur jalan yang dikerjakan secara sepotong sepotong, yang seolah olah sengaja dikemplang kemplang untuk menghindari tender, dengan nilai yang ditekan, untuk tidak sampai melebihi dari 200 juta.
Di daerah daerah, di tingkat tingkat kabupaten, nilainya bervariasi. Tergantung dari nilai APBD masing masing daerah. Menurut informasinya, proyek asipirasi semcam ini, ada yang hampir mencapai sekitar 300 milyard di setiap APBD plus ABT.
Di Karawang, sebanyak 50 anggota dewan, masing masingnya mendapat proyek aspirasi senilai 4 milyar. Khusus untuk para pimpinan komisi, pimpinan fraksi. Apalagi para pucuk pimpinan dari lembaga terhormat itu sendiri, nilainya jauh lebih besar dan juga bervariasi, tergantung dari tingkat jabatannya masing masing.
Menurut informasi yang berhasil diperoleh WJ Group, ada diantaranya ada yang mendapat hampir mencapai 40 milyard di setiap APBD plus ABT. Sedangkan di lingkungan eksekutif, disebut sebut jauh lebih besar dari pada nilai tersebut. Berkisar mencapai di angka 50 dan 80 Milyar.
Yang apabila mereka jual dengan komisi 5 % saja. Bisa dihitung, berapa mereka mendapatkannya di setiap APBD plus ABT. Dan untuk lima tahun masa jabatan, berapa besar uang komisi yang mereka peroleh. Dan semuanya ini, sudah menjadi rahasia umum, seakan akan dilegalkan.
Salah seorang aggota DPRD Karawang yang minta tidak dituliskan nama di berita ini, kepada WJ Group mengaku pernah berbincang bincang dengan salah seorang personel informan KPK, membahas masalah proyek aspirasi yang semakin kontroversial ini.
Menurut personel informan KPK tersebut kepadanya, selagi mutu dari proyek aspirasi itu bisa dipertangungjawabkan, KPK masih bisa tutup mata dan mentoleransinya. Dan ini pulalah mungkin, yang membuat para pelaku gratifikasi proyek aspirasi di Karawang selama ini merasa aman aman saja untuk melakukannya.
Ironisnya, ada yang sudah meng-ijonkan dengan mengambil uang dari para kontraktor, sebelum proyek itu disyahkan panitia anggaran atau diketok palu di rapat paripurna Bahkan ada yang sudah melakukan sejak beberapa tahun sebelumnya.
Meski begitu, karena besarnya pengeluaran untuk biaya politik yang harus mereka tanggung setiap bulannya, terutama untuk kewajiban yang dibebankan partai penggusung dengan dalih macam macam.
Ditambah lagi untuk para tim suskes yang sering datang mengeluhkan ini dan itu, mereka mengaku sering tekor, dan terpaksa nombok dengan uang kantong pribadi mereka sendiri. Bahkan ada partai yang meminta iyuran bulanan sebesar 4 juta setiap bulannnya.
Ditambah lagi dengan uang kegiatan partai yang hampir setiap bulan digelar oleh pihak pengurus, yang biayanya dibebankan kepada anggota dewan, berkisar diangka 10 dan 20 juta, setiap kegiatannya.
Belum lagi terkait dengan biaya politik, yang harus mereka persiapkan untuk pencalonan berikutnya yang jauh lebih besar. Hingga saat ini, permainan money politik masih dominan menghiasi bursa pemilihan apapun bentuknya di negeri ini.
Mencermati kejadian ini, jika benar benar ingin bangsa dan negara ini terbenas dari perbuatan korupsi, sudah saatnya para elit elit politik dan orang orang pintar di negeri ini, untuk mengkaji ulang sistim politik yang selama ini diberlakukan, kemudian menggantinya dengan sistim lain yang bisa menjamin untuk tidak akan terjadi korupsi lagi.
