Karawang, 9 April 2026
KARAWANG–WJ Online | Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan fokus pembangunan di wilayah utara hingga tahun 2026 dengan menitikberatkan pada penguatan konektivitas dan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE., memenyampaikan bahwa wilayah utara dipilih sebagai prioritas sejak awal masa kepemimpinannya pada 2024. Aula Husni Hamid Pemda Karawang, pada hari Kamis (9/4/2026)
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, baik pembukaan akses baru maupun pemeliharaan jalan, diyakini mampu meningkatkan nilai ekonomi serta mempercepat pemerataan pembangunan.
“Jika konektivitas terbuka dan terjaga, maka roda perekonomian akan bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Selain infrastruktur, program sosial juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan sekitar 2.800 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, dengan prioritas bagi masyarakat, khususnya perempuan. Sebelumnya, pada 2023, program serupa telah menjangkau sekitar 1.600 hingga 1.700 rumah, namun jumlah rumah tidak layak huni kembali meningkat sejak 2024.
Di sektor kesehatan, Pemkab Karawang memberikan perhatian serius terhadap percepatan penurunan stunting. Dengan alokasi anggaran yang besar, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta kolaborasi lintas sektor terus diperkuat, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas KB, camat, lurah, kepolisian sektor (Polsek), hingga Tim Penggerak PKK.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi tanpa ego sektoral agar upaya penurunan stunting berjalan optimal dan berkelanjutan.
Sementara itu, penguatan ekonomi lokal dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi program berbasis kawasan. Salah satu program strategis, BGK, disebut memiliki anggaran hampir Rp2,2 triliun pada tahun ini.
Program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan investasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor perhotelan dan jasa. Karawang bahkan menjadi tuan rumah kegiatan yang dihadiri berbagai delegasi daerah, termasuk dari Purwakarta, yang turut meningkatkan okupansi hotel dan aktivitas ekonomi lokal.
Diperkirakan, program ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 9.000–10.000 orang.
Dalam rangka mendukung keberlanjutan pembangunan, Pemkab Karawang juga mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
Sejumlah aset yang telah diinventarisasi akan dikerjasamakan dengan pihak terkait guna menghasilkan nilai ekonomi.
Selain itu, pemerintah daerah berencana melakukan sentralisasi pengelolaan dan pemeliharaan aset strategis melalui penggabungan dinas terkait. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pemeliharaan yang selama ini ditanggung secara terpisah.
Dengan berbagai program tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata hingga tahun 2026.
Penulis : Parlin
