Kabupaten Cirebon, 8 April 2026
KABUPATEN CIREBON – WJ Online | Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja mitra kerja dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di wilayah Kabupaten Cirebon.
Mitra kerja yang menjadi sorotan di antaranya UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Cirebon, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR), UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Cimanuk–Cisanggarung, serta UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan (PPP) LLAJ Wilayah IV Cirebon dari Dinas Perhubungan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Jawa Barat, Ahab Sihabudin, mengungkapkan bahwa dari sektor infrastruktur jalan, tingkat kemantapan jalan telah mencapai 95 persen. Meski demikian, pihaknya menekankan pentingnya peningkatan intensitas pemeliharaan agar kondisi jalan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan fungsi.
“Pemeliharaan berkala harus terus ditingkatkan agar kualitas jalan tetap optimal dan tidak cepat rusak,” ujarnya di Kabupaten Cirebon, Rabu (8/4/2026).
Di sektor perhubungan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) tercatat telah terealisasi hingga 100 persen. Namun, masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, seperti adanya titik lokasi yang belum teraliri listrik.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti adanya pemasangan PJU ganda yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, khususnya dalam pembiayaan listrik.
“Serta adanya pemasangan PJU ganda yang berpotensi menambah beban biaya listrik,” tambahnya.
Sementara pada sektor sumber daya air, Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti permasalahan pencatatan aset yang masih terjadi secara ganda antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat.
Kondisi ini dinilai perlu segera ditertibkan.
Tak hanya itu, Komisi IV juga mendorong peningkatan anggaran guna mendukung program ketahanan pangan agar dapat berjalan lebih optimal.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Jawa Barat merekomendasikan peningkatan pemeliharaan jalan secara berkala, penyelesaian persoalan PJU ganda, serta penataan aset dan penguatan anggaran di sektor sumber daya air.
Meski memberikan sejumlah catatan, Komisi IV DPRD Jawa Barat tetap mengapresiasi kinerja ketiga UPTD tersebut yang secara umum dinilai cukup baik dan menunjukkan capaian yang positif.
(ROMMEL)
