OPINI :
PEMBANGUNAN Jembatan Pengakaran sumber dana APBD TA 2019 sebesar Rp.198.913.000,00. Masyarakat di tiga Desa, Sabajaya, Sumur Laban dan Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana atas di bangunnya jembatan.
Hal ini masyarakat merasakan dengan dibangunnya jembatan yang baik akan memudahkan dan melancarkan transportasi kendaraan roda dua dan empat, serta roda perekonomian masyarakat cepat berputar semakin maju.
“Karena memang Jembatan Pangakaran ini, merupakan akses satu-satunya bagi warga di tiga wilayah tersebut.”
“Pembangunan jembatan Pangakaran tahun ini, adalah salah satu bukti bahwa Bupati Karawang itu masih respon terhadap keluhan masyarakat meski dibilang masih sangat kurang dan terlambat dibandingkan dengan masa Cellica menjabat”.
Dan kalau di bandingankan dengan proyek nilai puluhan miliar Pemda Karawang, diantaranya Penataan Trotoar Jalan A Yani, Pembangunan Rumah Dinas Bupati (RDB), penataan Karang Pawitan (KP), hanya sekian nol persennya.
Program yang bisa dibilang ambisius dan tidak langsung menyentuh kepentingan masyarakat itu, dari awal hampir semua itu menuai pro kontra. Bahkan ada yang diduga dalam pelaksanaannya telah merugikan keuangan Negara.
Dan tentunya respon Aktivis Karawang cenderung miring, karena bupati dinilai tak memiliki skala prioritas dalam membelanjakan uang rakyat untuk kepentingan masyarakatnya.
“Bupati lebih baik dipandang cantik dari luar daripada disebut cantik dari dalam.”
Memang,” Politik Anggaran oleh penguasa sering dianggap tunggu momen pas”, mungkin dengan alasan ini, ingin kembali menarik simpati dan tentu untuk melanjutkan kekuasaannya.
Pasalnya perbincangan pro kontra apa yang jadi kebijakan Cellica, terutama kita amati di medsos cukup rame. “ada akun jelas pendukungnya, juga lawan politik di kontestasi calon orang nomor 1 Karawang mendatang. Meskipun Pilbup masih cukup lama.
Bupati, “tidak resposif dan punya skala prioritas membangun Karawang, itu anggapan yang mungkin bisa dikatakan dan dinilai rakyat kalangan bawah”.
Pembangunan infrastruktur guna mempercantik kota bukan tidak penting. Tapi apakah gedung sekolah rusak, jalan rusak tidak adanya akses jembatan yang baik untuk mobilitas warganya agar arus perekonomian warga lancar dan akan lebih sejahtera, akan dibilang tidak lebih sangat penting?
Disisi lain masih banyak keluhan orang tua murid terus terdengar, “Sekarang mah zamannya sekolah negeri rasa swasta”. Berbagai macam iuran ada di sekolah negeri, maraknya penjualan buku LKS yang dianggap mahal dan pungutan-pungutan lain yang dianggap memberatkan.
Hal itu bisa dipastikan dalihnya hasil musyawarah orang tua murid dengan komite sekolah. Ini gambaran real yang dirasakan warga Karawang di dunia pendidikan.
Juga dengan beralihnya kewenangan sekolah SMA/SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi, istilah SPP kembali tidak asing dan cukup menguras isi kantong bagi orang tua murid. Pertanyaannya kenapa sebelumnya Pemda Karawang mampu menanggung biaya SPP?
Jawabannya kewenangannya di ambil alih provinsi, atau mungkin bisa karena politik bupati sebelumnya yang kebijakannya Pro Rakyat yang pastinya menyenangkan warga Karawang.
Terus dengan tidak pedulinya Bupati sekarang apa bisa disebut, “Bupati tidak peduli dunia pendidikan atau tidak mampu membuat senang warganya”.
Mungkin tidak mampu mengambil kebijakan yang tentunya akan menguras keuangan Pemda Karawang. Tapi tidak dilakukanpun oleh Cellica, keuangan Pemda Karawang masih tetap sering terdengar defisit.
Hal tersebut, berbanding terbalik kesan anggaran boros dan tidak effisien justru yang dilakukan, karena masih saja aula pemda sepi tapi hotel sering terdengar kabar rame dan bahkan hotel di luar Karawang karena acara kegiatan Pemda Karawang?.
Dalam politik mengelola anggaran bupati belum sepenuhnya berpihak kepentingan mendasar rakyat Karawang, pasalnya gedung sekolah rusak dan ambruk dari tahun ke tahun masih ada, selalu jadi berita menarik dan diburu wartawan.
Juga ketika ada anak-anak Karawang sekolah di gedung seperti “bangunan kandang ayam”. Masih terngiang dalam ingatan kita, bangunan sekolah ambruk akibat angin kencang pada musim hujan, (SDN Kutanagara II , Kamis malam, (1/11/2018). Semua baru terkesan sibuk dan peduli?
Dan masih pada tahun yang sama, dikutip Antara News (15/3/2018), Kadisdik Kabupaten Karawang Dadan Nugraha, ruang sekolah dengan katagori rusak berat 703 dan 575 ringan. Tahun 2018 ini, rencana perbaikan 500 ruang kelas berat dan 232 rusak ringan.
Total 1278 rusak ringan 2018, perbaikan rusak ringan dan berat 832. Masih ada sisa sekolah belum diperbaiki 446, masih butuh ratusan miliar bahkan lebih jika rencana perbaikan 2018 terlaksana semua.
Bupati adalah pimpinan yang seharusnya menjadi motivator pejabat dibawahnya dan semua kalangan yang terkait dengan pelaksanaan programnya agar tercapai kinerja yang bisa dinilai memuaskan masyararakat.
Terkait proyek yang diduga terjadi masalah, meski terus di kritik kesannya bupati, “masa bodo teuing kalau ada proyek yang dianggap merugikan keuangan Negara atau kualitas pekerjaannya amburadul, bupati apa mandor pasar?”. Yang penting beres, setoran cukup?
Ramenya perbincang pro kontra, misal di medsos karena banyak kebijakan dan tindakan bupati yang dianggap masih kurang berpihak ke masyarakat. Misal Penataan Trotoar Jalan A Yani depan perkantoran Pemda Karawang yang adalah tempat bupati berkantor, “amburadul” malah terindikasi merugikan Negara.
Apakah bupati merasa ada masalah, padahal di depan mata, bertindak cepatkah? Untuk membuat jera dan memperlihatkan ke public, bahwa bisa berlaku tegas dan jadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Karawang, bila mungkin bupati dengan tangan sendiri menyeret kontraktor yang telah merugikan “Keuangan Negara Merugikan Rakyat Karawang”
Bagaimana Pembangunan Pasar Pemda I Cikampek, ulah oknum pejabat Pemda Karawang banyak yang di rugikan termasuk keuangan Negara. bagaimana pemenang lelang tidak sepenuhnya membayar nilai objek yang di lelang bisa menguasai dan terjadi adanya uang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karawang, hampir satu tahun entah kemana?
Kalau Bupati mendapat ucapan terima kasih dari tiga desa seperti apa yang diberitakan di media ini edisi lalu, hal tersebut diatas. Adalah indikasi masyarakat sangat gembira, karena mungkin sudah sekian tahun baru diperhatikan, dengan dibangunnya jembatan. Meskipun nilainya hanya ratusan juta rupiah.
“Momen tepat yang sedang bupati lakukan untuk modal dua periode mendatang dengan membuat senang tiga desa dan berterima kasih?”. (*Penulis: Joko P Pimpinan Redaksi WARTA JABAR – Cetak & Online)
