KARAWANG, WJ GROUP _ Kepala Desa Cadas Kerta Jaya menjadi sorotan media cetak dan online, yang diduga tidak jelas dalam pengelolaan penyaluran anggaran dana pemerintahan desa, terutama terkait dengan pemerintahan dalam bidang infrastruktur dan bidang lainnya.
Para awak media yang berkunjung ke desa termasuk awak media warta jabar tersebut dalam rangka memantau situasi anggaran dan sebagai tugas seorang jurnalis, khususnya dalam hal pemantauan kegiatan pemerintahan desa, seyogianya dapat berinteraksi dengan oknum Kades Cadas Kerta Jaya, NURKI, S.Pd., dapat memberikan klarifikasi mengenai dana desa yang transparan/akuntabel memberikan informasi kepada publik melalui awak media.
Sejak empat kali kunjungan awak media warta jabar Ke Desa Cadas Kerta Jaya oknum Kepala Desa tersebut sulit dijumpai dan tidak memberikan tanggapan terkait pertanyaan atau permintaan klarifikasi dari media Warta Jabar, Situasi ini menimbulkan keprihatinan, terutama dalam mengungkap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana pemerintahan desa.
Dalam hal ini wartawan Warta Jabar dalam pemantauan tersebut menyampaikan keprihatinan atas kurangnya transparansi dan partisipasi kepala desa dalam menyediakan informasi terkait anggaran dana desa, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
“Kami sebagai media memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan anggaran pemerintah desa.
Mirisnya, upaya untuk menjumpai kepala desa yang ternyata sulit untuk dijumpai. Dengan kurang keterbukaan informasi publik dalam menyampaikan informasi tidak mendapatkan jawaban yang memadai dari oknum Kepala Desa Cadas Kerta Jaya NURKI, S.Pd., sehingga berita ini diterbitkan di media ini Ujar wartawan media online Warta jabar.
Media berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan mencari fakta untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan terkait pengelolaan anggaran dana desa, demi kepentingan masyarakat Desa Cadas Kerta Jaya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.
Harapannya, pemerintah desa terkhusus kepala desa dapat membuka diri untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait alokasi anggaran dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
(*Tim)
