Cimahi, wartajabar.online _ Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang saat ditemui disela-sela acara Reses I Anggota DPRD Jabar dari Dapil I Kota Bandung dan Kota Cimahi bertempat di Aula Melong Nyontrol RT 05 RW 03, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Senin (13/2/2023) kepada awak media Warta Jabar mengatakan intinya hari ini kita reses ada aduan-aduan dari masyarakat terkait soal bantuan-bantuan sosial yang menurut mereka mendaftar tapi tidak mendapatkan bantuan dan tidak hanya itu saja yang pertama.
Kedua soal masalah pendidikan terutama yang sekolah SMA yang wilayah mereka itu susah untuk masuk ke sekolah negeri karena terkendala soal zonasi.
Ketiga walaupun mereka masuk ke swasta kan harus bayar uang sekolah yang menurut mereka agak memberatkan, kata Rafael Situmorang.
Masih dikatakan Rafael, tanggapan dari saya yang pertama memang persoalannya di Cimahi ini tidak tanggap dengan data, tidak diperbaharui, otomatis yang dimasukan pasti tidak akan dapat karena tidak ada pembaharuan TKS seperti yang saya temukan waktu saya hiring dengan Departemen Sosial. Karena memang Cimahi ini telat mendata, menggarap data TKS soal zonasi memang tidak semua puas tapi ini yang bisa kita laakukan bahwa zonasi itu memang penting supaya menghilangkan sekolah pavorit.
Terus sekolah pendidikan terjaangkau karena sekolah swasta mahal namun tetap kita akan perjuangkan. Disamping itu kita juga mensosialisasikan, bahwa saya mengacu pada rancangan perda yang sedang kita bahas di DPRD Jabar, dan rancangan perda terkait dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, ujar Rafael.
Lebih lanjut dikatakan Rafael, kita berkeinginan seluruh warga Jawa Barat mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meskipun pekerjaan informal, kalau pekerja formal sudah pasti dapat BPJS Ketenakerjaan yang tidak dapat itu yang informal dicover. Intinya dari pemerintah itu dasarnya, tutur Rafael Situmorang.
(ROMEL)
