TASIKMALAYA-WJ Online | Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya di Tasikmalaya, guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, mengatakan bahwa sektor IKM memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mengangkat produk khas daerah, tetapi juga dalam menyerap tenaga kerja lokal.
“Pemerintah harus melihat bahwa pelaku IKM layak mendapat perhatian dan apresiasi. Selain mengangkat kekhasan daerah, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja, sehingga masyarakat bisa berdaya di wilayahnya sendiri,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan di Tasikmalaya, Senin (27/4/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan rencana APBD Tahun Anggaran 2026.
Lina menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memahami kebutuhan pelaku IKM secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, pembinaan, hingga penguatan kapasitas usaha.
“Kita harus memahami kebutuhan pelaku IKM secara komprehensif. Jangan sampai produk mereka sudah dikenal luas, tetapi belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelaku IKM di Tasikmalaya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti persaingan pasar yang semakin ketat serta ketersediaan bahan baku yang fluktuatif.
“Kita perlu melihat persoalan IKM secara holistik, baik dari sisi pasar maupun bahan baku, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” jelasnya.
Ke depan, Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi IKM, serta memperkuat pendampingan, terutama dalam proses perizinan dan pemenuhan standar untuk menembus pasar ekspor.
“Harapannya, IKM di Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor. Tentu hal ini membutuhkan pendampingan dari pemerintah,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat dalam memastikan kebijakan dan program yang dirancang dalam APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor IKM. (Rommel)
