KPK Selenggarakan Bimtek e-LHKPN di Papua

JAKARTA _ Selama satu minggu, sejak Senin (8/7) hingga Jumat (12/7), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rangkaian kegiatan bimbingan teknis (bimtek) asistensi Pengisian e-LHKPN di lingkungan Provinsi Papua. Kegiatan bertempat di kantor Bupati Nabire dan Kantor Bupati Jayawijaya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mengingat rata-rata kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemprov/Pemkot/Pemkab se-Provinsi Papua masih sangat rendah. Bahkan beberapa daerah tercatat tingkat kepatuhan lapornya nol persen (0%).

Hadir dalam kegiatan bimtek yaitu, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai serta parapenyelenggara negara di lingkungan Pemkab dan DPRD Kab Dogiyai, Kab Deiyai, Kab Waropen, Kab Paniai, Kab Intan Jaya, Kab Lanny Jaya, Kab Nduga, Kab Yahukimo, Kab Yalimo, Kab Puncak Jaya, Kab Mamberamo Tengah dan Kab Tolikara serta anggota DPRK Nabire kurang lebih 206 orang.

Dalam sambutannya Bupati Nabire, Isaias Dow, menyampaikan agar pelaporan LHKPN disampaikan secara jujur.

“Kalau melaporkan harta, yang lengkap. Dan semuanya harus dilaporkan. Tidak boleh ada yang ditutupi, karena KPK pasti bisa mengetahui harta yang belum dilaporkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rencananya untuk memasukkan faktor kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu aspek penilaian yang digunakan dalam promosi jabatan, khususnya bagi beberapa kabupaten di sekitar Nabire, seperti Dogiyai, Waropen, Deiyai, Intan Jaya, Paniai dan lainnya.

“Tingkatkan kepatuhan LHKPN, karena dapat digunakan sebagai penilaian untuk kenaikan jabatan,” katanya.

Rendahnya tingkat kepatuhan lapor karena terkendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga kurang mendukung performa aplikasi pelaporan harta berbasis web. Sementara, sejak 2017 pengisian LHKPN hanya dapat dilakukan melalui sistem pelaporan berbasis web yang bisa diakses melalui https://elhkpn.kpk.go.idhttps://elhkpn.kpk.go.id/ . Sumber Humas KPK (*01)

Data Kepatuhan Eksekutif Provinsi PAPUA per 5 Juli 2019

No	Nama Instansi	Kepatuhan (%)
1	PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI	0,00%
2	PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI	0,00%
3	PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	0,00%
4	PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN	0,00%
5	PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO	0,00%
6	PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO	0,00%
7	PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI	2,70%
8	PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA	7,53%
9	PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR	8,79%
10	PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA	28,57%
11	PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	38,46%
12	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	47,49%
13	PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT	51,25%
14	PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL	53,66%
15	PEMERINTAH KABUPATEN SARMI	54,84%
16	PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA	58,65%
17	PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE	62,31%
18	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA	62,50%
19	PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE	66,67%
20	PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI	75,00%
21	PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA	75,79%
22	PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM	78,77%
23	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	96,36%
24	PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI	99,31%
25	PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA	100,00%
26	PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA	100,00%
27	PEMERINTAH KOTA JAYAPURA	100,00%

Data Kepatuhan Legislatif Provinsi PAPUA per 5 Juli 2019

No	Nama Instansi	Kepatuhan (%)
1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	0,00%
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK	0,00%
3	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEEROM	45,45%
4	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	50,00%
5	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASMAT	52,00%
6	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	57,89%
7	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA	86,84%
8	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	88,68%
9	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE	92,00%
10	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE	100,00%