Toto Suripto : Bansos dari Pemerintah Pusat Tidak Tepat Sasaran
KARAWANG, WJ GROUP _ Sejak 19 Mei 2020, Kantor kecamatan di hampir Seluruh Kabupaten Karawang dipadati warga yang antri berjubel untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp600.000,- akibat dampak pandemi Covid-19.
Namun dalam pelaksanaannya, perspektif publik terkait program pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk menanggulangi dampak negatif pandemi virus corona (Covid-19), berubah dari positif menjadi negatif.
Pasalnya masih terjadi seperti di Kecamatan Karawang Barat, ada beberapa ibu-ibu yang sudah berusia lansia mengeluh, karena tidak ada di data penerima Bansos. Sementara di Kecamatan Telukjambe Timur hal ini terjadi pada ibu Marsyem (67 Thn) warga Desa Sirnabaya yang melakukan protes, karena sebelah rumah Marsyem ini orang mampu memiliki mobil tetapi menerima bansos.
Sementara itu juga sama pantauan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari PDIP H. Toto Suripto di beberapa Kecamatan terkait penyaluran Bansos Covid-19 mengungkapkan, bahwa para penerima basos Covid-19 dari Kemensos ini rata-rata tergolong warga mampu dan memiliki sepeda motor.
Dan memang, “Bansos Covid-19 dari Pemerintah Pusat ini masih belum tepat sasaran, sebab masih banyak orang yang tidak mampu tidak masuk dalam daftar penerima Bansos.” Ujar Toto kepada WJ Group, Kamis,(21/5/2020)
Selanjutnya H. Toto Suripto juga mengatakan dari beberapa Kantor Kecamatan di Kabupaten Karawang hasil pemantauan rata rata dibanjiri oleh kendaraan roda dua penerima bansos Covid-19, sementara orang yang tidak mampu gigit jari.
” Artinya ada kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan , harapan Kemensos terkait kebijakan bansos terdampak Covid-19 ini adalah warga penerima bansos adalah benar-benar warga yang tidak mampu.” Tegasnya
H. Toto Suripto juga menilai pembagian Bansos di seluruh Kantor Kecamatan di Kabupaten Karawang ini sudah salah dan tidak tepat sasaran, orang-orang mampu menerima bansos sedangkan orang yang tidak mampu hanya gigit jari.”Katanya
“ Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran. Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan ganda”.
Dikhawatirkan, jika tidak ada perbaikan maka akan berujung pada konflik sosial di lingkup masyarakat. Kekhawatiran ini berkaca pada pembagian Bansos sebelum ini yang punya masalah yang sama. Urai H. Toto Suripto menutup berbincangannya. (*Jml – wartajabar.online)
