“Kisruh Pasar” Kembali Bupati Cellica Nurrachadiana Di Polisikan

Foto-Edisi WARTA JABAR _ CETAK

KARAWANG, WJ GROUP _ Kembali Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dilaporkan Direktur Utara PT Aditya Laksana Sejahtera (ALS), drg. Henny Haddade. MARS ke Mabes Polri, Jumat (29/11/2019).

Sebelumnya pihak PT Aditya Laksana Sejahtera (ALS) selaku Pengembang sekaligus Pengelola Pasar Pemda Cikampek I, diwakili pengacaranya A. Isdar Yusuf , SS.SH,MH melaporkan  2 Pengusaaha dan 3 Pejabat Tinggi dan salah seorang mantan kepala bagian Pemkab Karawang ke Bareskrim Mabes Polri, dalam perkara Pemerasan, Penggelapan, Penipuan/Perbuatan Curang, Tinda Pidana Pencucian Uang (Tppu/Money Landering)  .

Mereka  yang dilaporkan adalah 1. Hamdan Munawar, Dirut PT Celebes Natural Propertinddo (PT.CNP), 2. Teddy Ruspendi, Sekda Pemkab Karawang, 3. Kiki Sobari, mantan Kabag Hukum Pemkab Karawang  4. Hanafi, mantan Kadisperindag Pemkab  Karawang, 5. dr.Cellica Nurrachadiana, Bupati Kabupaten Karawang.

Dan  6. Khairul Saleh, Dirut BPR Multi Sembada Dana. Surat Tanda Terima Laporan, Nomor :STTL/728/VII/2018/BARESKRIM berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/859//VII/2018/Bareskrim tanggal 16 Juli 2018.

Bedanya kali ini, Cellica Nurrachadiana bersama Plt Disperindag Kabupaten Karawang Rahmat Gunadi, dilaporkan dengan tuduhan melakukan “Kekerasan terhadap orang/barang secara bersama-sama, penyalahgunaan wewenang”, sesuai laporan polisi Nomor :LP/B/1009/XI/2019/BARESKRIM.

Kasus Pasar Pemda Cikampek I Kab. Karawang, merugikan banyak pihak. Namun penyelesaiannya  terkesan dibuat seperti  benang kusut, sehingga semakin diselesaikan semakin kusut. Pihak yang bertikai, selalu saja merasa yang paling benar dan berkuasa. 

Sebelumnya, perjanjian demi perjanian sudah beberapa kali dilakukan, bahkan sudah sampai tahap pelelangan setelah sekitar sembilan (9) bulan dikelola Pemda Karawang, namun masih saja tidak beres-beres.

Dan lelang pengelolaan yang dilakukan Pemkab Karawang, dimenangkan oleh PT Celebes dengan  nilai harga sebesar Rp.13,790 milyar dan harus dibayarkan kepada PT. ALS selaku pengembang dan pemegang hak pengelolaan sebelunnya. Dan pembayaran yang dilakukan pihak PT CNP ke Pemkab Karawang, tapi PT ALS hanya terima kurang dari setengahnya. Akhirnya, “Mulailah Perang di Pasar Cikampek I”.

Kepada wartawan, Direktur Utara PT Aditya Laksana Sejahtera (ALS), drg. Henny Haddade. MARS, mengatakan, pada Kamis (28/11/2019) orang-orang ‘suruhan’ Disperindag telah melakukan tindak kiriminal dengan merusak pintu kantor, mengacak-acak kantor, merusak meja, mengusir karyawan dari kantor.

“Kios-kios saya dibongkar paksa. Kios dalam keadaan tertutup, dibongkar paksa dan spanduk dipasang. Dia sudah merusak kios-kios saya,” kata Henny. Sabtu (30/11/2019).

Selain itu, kata Henny, Disperindag memasang spanduk bertuliskan ‘Kantor Pengelolaan Pasar Cikampek 1 Disperindag Karawang’. Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tidak memiliki hak atas Pasar Cikampek 1. Sebab, yang membangun pasar itu adalah PT ALS dengan investasi sekitar Rp 65 miliar.

“Cellica dan Gunadi telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan eksekusi tanpa diampingi juru sita dari Pengadilan Negeri Karawang. Kenapa Cellica dan Gunadi berubah fungsi menjadi juru sita”? tegasnya.

Selain membuat laporan polisi, Henny juga mengaku, sudah menyerahkan bukti bukti berupa foto dan vedio saat kejadian penyidik Mabes Polri.

Lebih lanjut dikatakan, sesuai perjanjian BOT, PT ALS berhak atas Pasar Cikampek 1 selama 25 tahun. Oleh karena ini, Pemkab Karawang tidak melakukan pembangunan di Pasar Cikampek 1.

“Saya ini investor loh. Saya sudah investasi di Pasar Cikampek 1. Pemkab Karawang tidak ada mengeluarkan uang serupiahpun untuk membangun pasar itu. Sedangkan saya sudah habis Rp 65 miliar. Jadi Pemkab Karawang tidak memiliki hak atas Pasar Cikampek 1,” tandasnya.

Diakuinya, Pemkab Karawang ataupun Disperindag tidak memiliki dasar hukum untuk memasang spanduk ataupun mengeksekusi Pasar Cikampek 1. Sebab, tidak ada satupun putusan (inkrah) hukum yang mengatakan atau memerintahkan Pemkab Karawang untuk melakukan eksekusi.

Menurutnya, Gunadi berargumentasi bahwa dia melakukan pemasangan spanduk itu dengan dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2976 K/Pdt/2018 tertanggal 30 November 2018, yang menolak gugatan PT ALS.

“Putusan Mahkamah Agung itu bukan masalah eksekusi. Tidak ada satu kalimat eksekusi dituliskan dalam putusan tersebut. Tapi kok berani Disperindag memasang spanduk. Kasihan kan pedagang yang jadi korban,” katanya.

Diakuinya, putusan Mahkamah Agung itu menolak gugatan PT ALS mengenai masalah SHGB (surat hak guna bangunan).

“SHGB Pasar Cikampek 1 ini atas nama saya. Jadi tidak ada hak Pemkab Karawang, ataupun Disperindag. Saat ini saya sedang melakukan proses hukum (gugatan ke pengadilan) tunggu saja dulu hasilnya,” ungkapnya. (*red)

wartajabar. online

Pemimpin Redaksi WARTA JABAR Cetak & Online

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *