Pemdaprov Jabar dan Sikumis Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Petani
KOTA BANDUNG, WJ GROUP _ Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dengan PT. Sikumis Bangun Indonesia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (22/1/20).
MoU tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan pangan, meningkatkan daya saing produk agro (pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan) Jabar, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
“Kita memang sejalan dengan visi Desa Digital, yang salah satu aspeknya adalah aspek perdagangan. Mengedukasi warga desa untuk meng-e-commerce, untuk memberantas dan menghilangkan yang disebut dengan tengkulak, yang seringkali dalam perdagangan konvensional mengambil peran terlalu berlebihan, sehingga sampai kapanpun petani selalu dalam kondisi yang tidak sejahtera,” kata Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Nantinya, situs jual beli sikumis.com akan menjual produk agro dari petani, peternak, dan nelayan Jabar. Menurut Emil, kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya Pemda Provinsi Jabar dalam mengakselerasi digitalisasi perdagangan.
“Nanti jual beli dilakukan secara online, kemudian pada saat panen berlebih, mereka akan mendapatkan harga resi gudang, jadi didaftarkan kelebihan pangannya dalam bentuk kupon, untuk kuponnya bisa dicairkan untuk kredit bersama bank yang dikelola oleh perusahaan ini,” ucapnya.
“Jadi dari sisi ekonomi keuangannya, dari sisi penjualan dan lain-lain insyaallah ini sejalan dengan akselerasi digitalisasi perdagangan di Jawa Barat,” kata Emil melanjutkan.
Direktur Utama PT. Sikumis Bangun Indonesia Edward Siagian mengatakan, Jabar memiliki potensi dalam bidang agro. Namun, kata dia, akses pendanaan dan pemasaran masih menjadi kendala petani, peternak, dan nelayan Jabar.
“Kita melihat pertanian di Jawa Barat ini cukup besar dan luas. Tapi para petani itu kalau cari pendanaan sulit juga, dan yang paling utama, pemasarannya sulit, sehingga seringkali ada yang namanya praktik tengkulak. Untuk menghilangkan itu, sebenarnya negara sudah membangun sistem sejak beberapa tahun yang lalu, namun tidak berjalan dengan baik. Kami perbaiki dengan digitalisasi,” kata Edward.
“Kami menginginkan, karena Jabar ini sentra pertanian, kita upayakan menjadi sentra yang tidak hanya dinikmati oleh warga Jawa Barat saja, tapi juga bisa dinikmati oleh provinsi-provinsi lain yang membutuhkan, terutama juga pasar-pasar ekspor,” tambahnya. (*Da2ng/JE)
