Bandung-Selasa, 11 November 2025
Bandung – Wartajabar.Online | Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB University, menggelar diskusi bersama membahas isu dinamika keluarga, kebijakan publik, serta kesejahteraan keluarga di Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, yang memimpin langsung jalannya diskusi, menyebutkan kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara akademisi, pemerintah daerah (melalui organisasi perangkat daerah/OPD terkait), serta legislatif dalam memperkuat kebijakan pembangunan keluarga di Jawa Barat.
“Kami berdiskusi bagaimana ilmu dan kebijakan bisa saling berhubungan, serta langkah-langkah efektif untuk menjaga ketahanan keluarga,” ujar Siti Muntamah di Bandung, Senin (10/11/2025).
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan sosial menjadi sorotan, antara lain kasus kekerasan terhadap anak, gangguan kesehatan mental, hingga tingginya angka perceraian di Jawa Barat. Menurut Siti, persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan maupun program pemerintah masih perlu diperkuat, baik dari sisi pelaksanaan maupun dukungan anggaran.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya angka perceraian di Jawa Barat. Diskusi turut melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat.
Siti Muntamah menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan Komisi V DPRD Jawa Barat adalah memanggil dinas terkait untuk menelusuri akar persoalan. Ia menegaskan bahwa sudah ada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dalam upaya membangun keluarga harmonis.
“Komisi V DPRD Jawa Barat akan terus mendorong penambahan anggaran bagi dinas yang menangani isu keluarga agar program pembangunan dan perlindungan keluarga dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar memberikan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan legislatif untuk memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga di Jawa Barat. (Rommel)
