KOTA BANDUNG – Selasa, 12 Mei 2026
WARTAJABAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja delegasi Kongres Republik Rakyat Tiongkok di Kota Bandung. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengawasan anggaran daerah hingga peluang kerja sama antara Jawa Barat dengan sejumlah wilayah di Tiongkok.
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral yang produktif dan saling menguntungkan.
Menurut Buky, hubungan antarlembaga legislatif memiliki relevansi besar dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan pembangunan.
“Dalam perspektif kelembagaan DPRD, hubungan ini sangat relevan untuk mendukung penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi penganggaran,” ujar Buky di Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini telah menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan sejumlah daerah di Republik Rakyat Tiongkok, seperti Provinsi Heilongjiang, Guangxi Zhuang, Chongqing, dan Sichuan. Kerja sama tersebut meliputi hubungan sister province, investasi industri, pendidikan, perdagangan, hingga pertukaran teknologi.
Buky menilai, kolaborasi internasional tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan di Jawa Barat, terutama dalam pengembangan industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, DPRD Jawa Barat juga memandang penting adanya ruang pertukaran pengalaman internasional, khususnya terkait pembangunan berbasis teknologi, industrialisasi, dan tata kelola perkotaan modern yang telah diterapkan di Tiongkok.
“Hubungan antarnegara tidak hanya sebatas diplomasi formal, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan, inovasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuka kerja sama dengan berbagai negara selama memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jawa Barat juga memaparkan sejumlah area strategis yang berpotensi diperkuat melalui kolaborasi dengan Tiongkok. Di antaranya penguatan pengelolaan anggaran daerah, pengembangan infrastruktur, transfer pengetahuan untuk industri dan UMKM, pengembangan smart city, tata kelola digital, penguatan sumber daya manusia, riset kebijakan, hingga kolaborasi di bidang teknologi lingkungan dan ekonomi hijau.
“Kami meyakini hubungan kerja sama yang kuat harus dilandasi prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan memberikan manfaat bersama. Kami berharap kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama konkret yang berdampak nyata bagi pembangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rizaldy Danar Priambodo, menjelaskan mengenai peran strategis DPRD dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Rizaldy, pada tahap perencanaan KUA-PPAS, DPRD menjalankan fungsi legislasi dengan memastikan keselarasan regulasi dan visi pembangunan daerah. Sedangkan pada pembahasan Raperda APBD, DPRD berperan dalam merumuskan draf final kebijakan anggaran.
“Fungsi anggaran DPRD pada fase perencanaan atau KUA-PPAS adalah menajamkan prioritas dan mengunci plafon anggaran, sedangkan dalam pembahasan Raperda APBD dilakukan pembahasan detail alokasi per-SKPD,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD dilakukan setelah pengesahan APBD, yakni dengan memonitor penyerapan anggaran serta kualitas pelaksanaan proyek di lapangan.
Menurutnya, pengawasan bukan sekadar formalitas legalitas, melainkan bentuk komitmen politik agar setiap anggaran yang disahkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Rommel
