Kota Cimahi, 14 April 2026
KOTA CIMAHI–WJ Online | Pemerintah Kota Cimahi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada puluhan ribu warga. Sebanyak 41.387 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh wilayah Kota Cimahi menerima bantuan berupa kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menekan dampak fluktuasi harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat kurang mampu.
Program bantuan ini disalurkan secara bertahap dan mencakup tiga kecamatan di Kota Cimahi. Setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan. Penyaluran kali ini mencakup alokasi untuk dua bulan sekaligus, yakni Februari dan Maret 2026.
Asisten Daerah Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cimahi, Muhammad Ronny.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cimahi, Muhammad Ronny, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya di tengah tantangan kenaikan harga bahan pokok.
“Untuk hari ini diserahkan bantuan CPP berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan kepada total 41.387 penerima di Kota Cimahi. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ronny menambahkan bahwa program bantuan pangan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Pemerintah Kota Cimahi telah merencanakan penyaluran bantuan hingga bulan Mei 2026, dengan tetap menyesuaikan kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat.
“Direncanakan bantuan ini berjalan sampai bulan Mei. Namun, pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan dengan kesiapan anggaran serta kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat,” jelasnya. Pada Hari Selasa (14/4/2026)
Dalam penentuan penerima bantuan, pemerintah mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data tersebut mencakup masyarakat dari desil 1 hingga desil 5, yang dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah hingga rentan.
Dengan menggunakan basis data tersebut, diharapkan bantuan dapat tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pemutakhiran data untuk menghindari potensi kesalahan distribusi.
Lebih jauh, Pemerintah Kota Cimahi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tidak hanya fokus pada bantuan pangan semata, tetapi juga melakukan berbagai intervensi sosial lainnya. Upaya tersebut meliputi peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dari satu sisi. Kami juga melakukan intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan, memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan bisa terfasilitasi dengan baik,” tutur Ronny.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memastikan program-program sosial berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah berharap, melalui berbagai langkah strategis ini, angka kemiskinan di Kota Cimahi dapat ditekan secara signifikan.
Penyaluran bantuan CPP ini pun disambut positif oleh masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bantuan tersebut juga memberikan rasa aman di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
(FAJAR)
