Sintang-Kalbar, 16 April 2026
SINTANG-WJ Online | Keluhan warga Kabupaten Sintang terkait buruknya kondisi infrastruktur jalan kembali mencuat ke publik. Kali ini, kritik disampaikan dengan cara unik namun sarat makna melalui unggahan viral di media sosial.
Dalam video tersebut, warga menyampaikan permintaan bernada sindiran kepada Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mulyadi (KDM), agar menghadiahkan satu set alat musik organ tunggal. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bentuk kekecewaan atas kondisi jalan provinsi yang rusak parah di wilayah Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, hingga Ketungau Hulu yang mengarah ke perbatasan Malaysia.
Jalan yang seharusnya menjadi jalur vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat kini dipenuhi lubang dan kerusakan, namun belum mendapat penanganan maksimal dari pihak berwenang.
“Kalau Bapak KDM berkenan belikan organ tunggal, nanti kami undang untuk meresmikan jalan rusak ini,” ujar seorang warga dalam video yang beredar, Rabu (15/4/2026).
Pernyataan tersebut dinilai sebagai kritik tajam terhadap fenomena seremonial peresmian yang kerap digelar meriah, namun tidak diimbangi dengan kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi hal itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM MAUNG menegaskan bahwa sindiran warga bukan sekadar candaan, melainkan cerminan kekecewaan mendalam terhadap lambannya penanganan infrastruktur.
Ketua Umum DPP LSM MAUNG, Hadysa Prana, menyebut kondisi tersebut sebagai alarm serius bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini bukan sekadar lelucon, tetapi jeritan hati masyarakat. Jalan yang rusak parah justru berbanding terbalik dengan kemeriahan acara seremonial yang sering digelar. Seharusnya fokus utama ada pada pembangunan fisik yang nyata,” tegasnya.
DPP MAUNG juga mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Menurutnya, sindiran yang muncul di tengah masyarakat menandakan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap realisasi program pembangunan.
“Pemerintah harus peka terhadap kondisi ini. Infrastruktur yang layak adalah hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab negara. Jangan sampai rakyat terus menyuarakan keluhan tanpa adanya solusi nyata,” tambahnya.
Viralnya video tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan untuk segera bertindak. Masyarakat menuntut kepastian, bukan sekadar janji, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
DPP LSM MAUNG menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat langkah nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Penulis: TIM MAUNG | Editor: TIM/RED
