KUNINGAN–WJ Online | Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan transparansi dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, saat meninjau pelaksanaan uji kompetensi teknis di SMPN 1 Kuningan, Selasa (21/4/2026).
Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap tahapan seleksi yang tengah berlangsung, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip objektivitas dan keterbukaan. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kuningan.
Sebanyak 67 pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Kuningan mengikuti tahapan uji kompetensi teknis yang meliputi penulisan makalah dan sesi wawancara.
Dalam keterangannya, Bupati Dian mengungkapkan saat ini terdapat empat jabatan strategis eselon II yang masih kosong, yakni Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Ia juga menyebutkan bahwa jumlah kekosongan jabatan berpotensi bertambah dalam waktu dekat seiring adanya pejabat yang memasuki masa pensiun. Kondisi ini menjadikan seleksi JPT Pratama sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan.
Bupati Dian menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dirinya sebagai kepala daerah.
“Saya tidak mengetahui hasil penilaian, baik dari manajemen talenta maupun uji kompetensi teknis. Semua berjalan sesuai mekanisme dan murni berdasarkan kemampuan peserta,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip objektivitas dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan seleksi guna menghasilkan pejabat yang benar-benar kompeten dan layak menduduki posisi strategis.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pemimpin birokrasi yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki visi, inovasi, serta keberanian dalam mengambil keputusan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar pejabat yang bertahan di posisi, tetapi mereka yang memiliki semangat perubahan dan orientasi kuat pada pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap pejabat terpilih mampu menjawab berbagai persoalan strategis daerah, seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, percepatan penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Melalui seleksi berbasis kompetensi ini, Pemkab Kuningan menargetkan lahirnya pimpinan yang unggul secara kapasitas, adaptif, dan responsif, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen terhadap transparansi dan profesionalitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kuningan. (DEDI.J)
